Home » News » PBNU Tanggapi Rencana Jokowi Pangkas Kementerian Agama

PBNU Tanggapi Rencana Jokowi Pangkas Kementerian Agama



Jakarta – Kabar rencana penghapusan Kementerian Agama oleh Presiden terpilih Jokowi akhirnya mendapatkan tanggapan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), melalui Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Muhammad Sulton Fatoni, bahwa Kemenag bagian dari sejarah panjang Indonesia Pasca Merdeka dulu.

“Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi JK tidak akan  menghapus Kementerian Agama,” tegas Sulton di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

PBNU Tanggapi Rencana Jokowi Pangkas Kementerian Agama

Seperti yang sudah diberitakan pada senin (15/9) kemarin, Jokowi-JK telah merilis jumlah Menteri di kabinet nya nanti, dari 34 posisi Menteri ternyata Kementerian Agama tidak ada didalam nya dan diganti dengan Menteri Haji, Zakat dan Wakaf.

“Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” tambah Sulton.

Sulton Kawatir, pemangkasan Kementerian Agama nanti nya akan memancing kembalinya masalah lama anak bangsa karena perebutan ideologi Negara, “ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu,” kata Sulton mengingatkan.

Baca Juga:

Disinggung soal Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat, Sulton mengatakan hal itu akan mempercepat terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama saja.

“Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf Haji dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang ngurus?” tutup Sulton. (Moch Asnan – www.sisidunia.com)