Home » News » Ahok Mundur Dari Gerindra, Yang Masih Menganut Sistem Feodal dan Otoriter

Ahok Mundur Dari Gerindra, Yang Masih Menganut Sistem Feodal dan Otoriter



Jakarta – Sepertinya Ketua DPP Partai Gerindra, Basuki T Purnama (Ahok), sudah benar-benar akan mengundurkan diri dari partainya. Keputusan ini adalah yang terberat yang harus diterima Gerindra, apa yang sudah dilakukan Basuki bisa juga mencoreng nama Gerindra.

Ahok Mundur Dari Gerindra, Yang Masih Menganut Sistem Feodal dan Otoriter

“Ini merupakan ujian yang cukup berat bukan hanya untuk Gerindra, tetapi sudah menyangkut tentang sitem partai yang ada di Indonesia. Ini semua merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pemimpin rakyat, dan juga perlawanan dalam sistem foedal, otoriter, serta tertutup dan elistis,” kata pengamat politik Yunarto Wijaya, saat berbincang dengan sisidunia, Rabu (10/9/2014).

Dengan apa yang sudah dilakukan Ahok ini, bisa membuat citra yang buruk bagi Gerindra. Sebab Gerindra yang telah membawa nama besar Ahok, dan juga membangga-banggakan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ahok disini menunjukkan bahwa suara dari partai politik masih merupakan suara Ketua Umum, bukan hanya elit-elitnya saja. Ahpk dinilai sebagai kader yang baik, oleh sebab itu dia sering membuat kejutan baru serta ide, namun semua ini tidak ada yang menanggapinya.

“Bisa jadi Ahok merasa diasingkan dengan adanya sistem partai,” ujar Yunarto.

Perseteruan Ahok dan Gerindra dimulai sejak adanya rencana RUU Pilkada. Ahok sendiri sepertinya berbeda pendapat dengan Gerindra, yang mau mendukung Pilkada melalui DPRD. Menurut Ahok Gerindra sudah tidak bisa lagi dipercaya oleh rakyat.

Rencananya hari ini juga Ahok akan melayangkan surat pengunduruan dirinta terhadap partai Gerindra.

Baca juga:
Ahok Tengah Siapkan Surat Pengunduran Dirinya Dari Gerindra

“Saya sudah siapkan suratnya dan akan saya kirim ke DPP. Dalam surat tersebut saya nyatakan berhenti dan juga keluar dari Partai Gerindra,” kata Ahok pada wartawan usai menghadiri peresmian layanan taksi untuk kaum digabel, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (10/9/2014). (Rindi Ayunda – sisidunia.com).