Home » News » Sanksi MK akan Memberhentikan KPU, Benarkah?

Sanksi MK akan Memberhentikan KPU, Benarkah?



Jakarta – Sidang pelanggaran kode etik pemilihan presiden (Pilpres 2014) sudah selesai digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keputusan akan diumumkan pada tanggal 21 atau 22 Agustus, perihal sanksi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagaimana lansiran laman JPNN, Sabtu (16/8/2014) menurut Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie “Sanksinya jika terbukti ada dua macam, yakni pemberhentian dan peringatan,” katanya saat ditemui awak media usai persidangan di kantor Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Jumat malam.

 

Sanksi MK akan Memberhentikan KPU, Benarkah?

Menurutnya, kalau terbukti melakukan pelanggaran berat maka sanksi pemberhentian tidak dapat dielakkan oleh komisioner KPU.

Jimly melanjutkan “Tujuan peradilan etik bukan menyakiti tapi menjaga kehormatan dari institusi agar yang lain dapat meneruskan pekerjaan.”

“Namun KPU akan diberi sanksi peringatan saja apabila pelanggaran yang terjadi tidak terlalu berat.

“Ini sebagai pendidikan, supaya jangan dilakukan lagi. Kita harus memperbaiki cara kerja, mutu pemilu tidak hanya secara prosedural tapi juga beretika,” jelasnya.

Dan hal ini berlaku sebaliknya, jika pihak teradu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran maka akan memperolah hak rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik di masyarakat. (Nailah Azka – sisidunia.com).