Home » News » Mundur Dari Pilpres, Prabowo Langgar Pasal 245 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Mundur Dari Pilpres, Prabowo Langgar Pasal 245 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden



Jakarta – Pembacaan sikap dari Prabowo Subianto siang ini, Selasa (22/7/2014), yang menyatakan dirinya mundur dari Pilpres 2014 sebenarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Mundur Dari Pilpres, Prabowo Langgar Pasal 245 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Prabowo Subianto

Berdasar pantauan sisidunia.com dari akun Facebook Butet Kartaredjasa (22/7/2014) yang membahas mengenai hal ini, di pasal Pasal 245 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden telah mengatur sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh Capres dan Cawapres.

Bunyi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 245 ayat 1 adalah berbunyi demikian :

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sedangkan di pasal 2 Undang-undang tersebut dituliskan :

(2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dengan mundurnya Prabowo Subianto sebagai Capres dan menolak hasil keputusan KPU karena menilai lembaga tersebut tidak jujur dan tidak adil, maka Capres nomor urut 1 ini dikatakan telah melanggar Undang-undang yang dimaksud.

(Samsul Arifin – sisidunia.com)