Home » News » Mendagri: Ada Dua Cara Menonaktifkan Atut Sebagai Gubernur Banten

Mendagri: Ada Dua Cara Menonaktifkan Atut Sebagai Gubernur Banten



Jakarta โ€“ Tersandungnya Gubernur Banten, Ratu Choisiyah atas dugaan suap membuat Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengharapkan agar proses penonaktifannya segera untuk dapat diselesaikan.

Tidak dipungkiri bahwa untuk saat ini memang beberapa pihak mengajukan adanya pelimpahan kewenangan kepada Wakil Gubernur Banten yaitu Rano Karno. Dalam keterangan persnya, bertempat di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2014), Gamawan mengakui memang ada beberapa pihak yang sudah mengajukan agar semua urusan Bu Atut dapat dialihkan kepada wakilnya.

Mendagri: Ada Dua Cara Menonaktifkan Atut Sebagai Gubernur Banten

Nantinya akan ada dua cara untuk menonaktifkan Atut, dimana langkah pertama adalah menyetujui usulan pengajuan oleh pihak pemerintah daerah, sedangkan langkah kedua adalah menunggu sampai pada akhirnya Atut resmi menjadi terdakwa.

Untuk menjalankan cara pertama, diungkapkan oleh Gamawan bahwa harus ada persetujuan dari KPK dimana nantinya Atut akan menandatangani surat pelimpahan kekuasaan kepada wagub. Dimana nantinya harus ada biro hukum menjembatani pelimpahan tersebut.

Sedangkan untuk cara yang kedua relative lebih mudah dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara permanen. Hal ini dikarenakan apabila status Atut sudah menjadi terdakwa, maka Mendagri memiliki kewenangan untuk menonaktifkan Atut dengan mengacu kepada nomor registrasi status terdakwanya.

Nantinya tinggal dipilih saja dimana diantara dua kemungkinan tersebut yang paling mungkin untuk dilakukan untuk saat ini. (Rindi Ayunda – sisidunia.com)