Home » News » Terbitkan Perpu MK, Ternyata Tindakan SBY Bertolak Belakang

Terbitkan Perpu MK, Ternyata Tindakan SBY Bertolak Belakang



Jakarta โ€“ Terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK), dikritisi oleh anggota Komisi III, Syarifudin Sudding. Dimana salah satu syarat ada yang menyebutkan bahwa seorang calon hakim konstitusi harus non aktif selama tujuh tahun dari partai politik.

Terbitkan Perpu MK, Ternyata Tindakan SBY Bertolak Belakang

Gedung Mahkamah Konstitusi

Dalam diskusi Sindo Radio di Cikini, Jakarta, pada Sabtu (19/10/2013), Sudding mengungkapkan bahwa sebenarnya apa dasar peraturan yang mewajibkan non aktif tujuh tahun itu, karena semuanya tergantung dari moralitas dari individunya. Karena sebenarnya ini hanyalah oknum saja.

Sudding juga mengungkapkan bahwa dengan terbitnya Perpu dari Presdien SBY ini sepertinya bertolak belakang dengan yang dilakukannya saat ini. Karena kenyataannya, banyak sekali hakim konstitusi yang berasal dari partai politik dan semuanya dipilih oleh SBY sebagai contoh Patrialis Akbar dan Hamdan Zulvan.

Keduanya berasal dari partai politik, sebenarnya yang dilihat adalah kinerjanya. Menurut pengamatan dari Sudding, kedua orang tersebut bagus, sehingga semua ornag yang berasal dari partai politik tidak dapat disamakan dengan sepak terjang Akil Mochtar.

Tidak hanya mengkritisi itu saja, Sudding juga mengkritik lembaga yang mengawasi MK dan panel ahli dalam perekrutan hakim konstitusi. (Rindi Ayunda)