Home » News » Kasus Suap Hakim, Bukti Sistem Peradilan Indonesia Masih Rusak

Kasus Suap Hakim, Bukti Sistem Peradilan Indonesia Masih Rusak



Jakarta โ€“ Dalam dunia peradilan, memang tidak dapat dipungkiri jika ada proses suap-menyuap antara pengacara dan hakim. Hal ini diungkapkan oleh Nudirman Munir, selaku Anggota Komisi III DPR RI. Dengan tertangkapnya seorang pengacara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketahui menyuap seorang pegawai Mahkamah Agung (MA) tentunya ini adalah sebuah bukti peradilan yang ada di Indonesia masih tidak bersih.

Kasus Suap Hakim, Bukti Sistem Peradilan Indonesia Masih Rusak

Ilustrasi

Menurut Nudirman Munir saat mengikuti acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2013), Nurdirman mengungkapkan bahwa pihaknya lebih baik keluar dari kasus yang ditangani dari pada harus menyuap seorang hakim untuk memenangkan kasusnya.

Bahkan politikus asal dari Partai Golkar ini juga menyayangkan bahwa di Indonesia saat ini memang mafia peradilan kondisinya sudah mengakar dan sangat memprihatinkan. Mantan advokat ini juga banyak melihat jika para pengacara hebat sering kalah di peradilan dikarenakan tidak mau membiayai perkaranya maka akan sering kalah di peradilan, begitu pula sebaliknya.

Tidak memandang lulusan luar negeri ataupun memiliki titel banyak kalah dengan yang namanya suap. Hal ini yang sering ditemui didalam peradilan di Indonesia, ungkapnya. Diharapkannya pemerintah segera memperbaiki sistem peradilan hukum yang ada di Indonesia.

Terutama dengan terbentuknya Rancangan Undang Undang Advokasi (RUU Advokasi) yang saat ini sedang digodok di DPR diharapkan dapat membantu meminimalisir adanya mafia peradilan. Jika perlu harus ada sanksi untuk mereka yang melanggar biar jera.

Selain itu Munir juga mengungkapkan bahwa institusi hukum seperti MA harusnya menjadi salah satu tempat yang paling transparan di mata masyarakat. Semoga RUU advokat ini diharapkan pada akhir tahun ini segera diselesaikan. (Rindi Ayunda – SisiDunia.Com)