Home » News » KPK Ikut Serta Dalam Pengawasan Penyaluran Dana BLSM

KPK Ikut Serta Dalam Pengawasan Penyaluran Dana BLSM



Jakarta โ€“ Dana kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang perlu dilakukan pengawasan banyak pihak, Bambang Widjojanto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menyatakan bahwa saat ini pihaknya terus mengawasi pelaksanaan dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto

Bahkan Bambang mengungkapkan bahwa pencairan dana BLSM harus selalu diawasi, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan dan pelaksanaannya tepat guna. Dalam pesan singkatnya kepada wartawan sisidunia, Sabtu (22/6/2013), Bambang mengungkapkan bahwa sebaiknya semua lembaga, termasuk didalamnya KPK wajib mengawasi program BLSM ini.

Sejak berlakunya harga baru harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter, maka dana kompensasi segera direalisasikan sebagai bentuk kebijaksanaan dari pemerintah. Dalam APBNP 2013, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp12,009 triliun.

Untuk diketahui bahwa Program BLSM ini adalah program untuk anggaran dalam lima bulan kedepan. Bantuan uang tunai sebesar Rp11,64 triliun yang dialokasikan untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp361 miliar. Sedangkan untuk kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp279,55 miliar, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp70,46 miliar, dan untuk Operasional koordinasi sebesar Rp10,98 miliar.

Dari uang yang cukup besar tersebut, maka penyalurannya perlu diawasi. Karena menurut Bambang program BLSM ini merupakan program pemerintah yang memberikan uang tunai secara langsung kepada rakyat dalam jumlah yang cukup besar sehingga perlu pengawasan yang ketat. (Rindi Ayunda)